KAJIAN STRATEGIS
PENDIDIKAN DAN KETAHANAN NASIONAL
ANTARA BESARNYA ANGGARAN, RENDAHNYA KUALITAS PEMBELAJARAN, DAN MASA DEPAN GENERASI INDONESIA
FORUM KADER BELA NEGARA (FKBN)
BAKORDA KABUPATEN LAMONGAN
I. PENDAHULUAN
Pendidikan merupakan salah satu fondasi utama dalam membangun kekuatan dan ketahanan nasional. Kualitas suatu bangsa tidak hanya ditentukan oleh kekayaan sumber daya alam, luas wilayah, kekuatan militer, atau besarnya pertumbuhan ekonomi, tetapi juga oleh kualitas sumber daya manusia yang dimilikinya.
Bangsa yang memiliki masyarakat berpendidikan, berpengetahuan, terampil, berkarakter, dan mampu berpikir kritis akan mempunyai kemampuan lebih besar untuk menghadapi perubahan zaman, mengembangkan teknologi, membangun kemandirian ekonomi, serta mempertahankan kedaulatan nasional.
Sebaliknya, rendahnya kualitas pendidikan dapat menjadi persoalan strategis yang berdampak panjang terhadap masa depan bangsa. Ketika masyarakat tidak memiliki kemampuan literasi, numerasi, keterampilan, dan daya analisis yang memadai, maka produktivitas ekonomi, kemampuan inovasi, kualitas demokrasi, serta daya saing nasional berpotensi mengalami hambatan.
Indonesia sesungguhnya telah menempatkan pendidikan sebagai prioritas konstitusional. Pasal 31 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan, pemerintah wajib membiayai pendidikan dasar, serta negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari APBN dan APBD.
Komitmen tersebut menunjukkan bahwa pendidikan bukan sekadar program pembangunan sektoral, melainkan tanggung jawab konstitusional negara.
Namun, terdapat persoalan mendasar yang perlu mendapatkan perhatian bersama: apakah besarnya anggaran pendidikan telah berbanding lurus dengan kualitas pembelajaran yang diterima peserta didik?
Pertanyaan ini menjadi semakin penting ketika berbagai hasil penilaian pendidikan internasional menunjukkan bahwa kemampuan dasar sebagian besar peserta didik Indonesia masih menghadapi tantangan serius.
Di satu sisi, negara mengalokasikan anggaran pendidikan dalam jumlah sangat besar. Di sisi lain, persoalan kemampuan membaca, memahami informasi, berhitung, berpikir analitis, dan memecahkan masalah masih membutuhkan pembenahan yang mendasar.
Kondisi tersebut perlu dibaca bukan semata-mata sebagai persoalan administrasi pendidikan, melainkan sebagai persoalan pembangunan manusia dan ketahanan nasional.
Pendidikan yang berkualitas merupakan investasi strategis bagi keberlangsungan bangsa. Karena itu, pembenahan pendidikan harus ditempatkan sebagai agenda bersama pemerintah, lembaga pendidikan, keluarga, masyarakat, dunia usaha, dan seluruh elemen bangsa.
II. LANDASAN KONSTITUSIONAL DAN STRATEGIS PENDIDIKAN
Pendidikan mempunyai kedudukan penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Beberapa landasan konstitusional yang relevan antara lain:
1. Pasal 31 Ayat (1) UUD 1945
Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.
Ketentuan ini menegaskan bahwa pendidikan merupakan hak dasar seluruh rakyat Indonesia tanpa diskriminasi.
2. Pasal 31 Ayat (2) UUD 1945
Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.
Artinya, negara mempunyai kewajiban memastikan terselenggaranya pendidikan dasar yang dapat diakses masyarakat.
3. Pasal 31 Ayat (3) UUD 1945
Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.
Pendidikan nasional tidak boleh hanya berorientasi pada kemampuan akademis, tetapi juga harus membangun karakter, moral, integritas, dan tanggung jawab kebangsaan.
4. Pasal 31 Ayat (4) UUD 1945
Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari APBN dan APBD.
Ketentuan ini merupakan bentuk komitmen negara dalam menyediakan pembiayaan pendidikan.
5. Pasal 31 Ayat (5) UUD 1945
Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.
Ketentuan ini menunjukkan bahwa penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi harus berjalan seiring dengan nilai moral, persatuan, dan kepentingan bangsa.
Dari landasan tersebut dapat dipahami bahwa tujuan pendidikan nasional bukan sekadar menghasilkan lulusan sekolah, melainkan membentuk manusia Indonesia yang berpengetahuan, berkarakter, berdaya saing, dan mampu berkontribusi bagi kemajuan negara.
III. BESARNYA ANGGARAN PENDIDIKAN DAN TANTANGAN HASIL PEMBELAJARAN
Salah satu persoalan penting dalam pembangunan pendidikan Indonesia adalah hubungan antara besarnya alokasi anggaran dengan hasil pembelajaran.
Berdasarkan kebijakan APBN Tahun Anggaran 2026, pemerintah mengalokasikan anggaran pendidikan sekitar Rp769,1 triliun atau memenuhi ketentuan minimal 20 persen dari belanja negara.
Anggaran tersebut diarahkan untuk berbagai kebutuhan, antara lain:
- Peningkatan akses pendidikan.
- Bantuan pendidikan melalui Program Indonesia Pintar.
- KIP Kuliah.
- Gaji dan tunjangan guru serta tenaga pendidik.
- Bantuan operasional sekolah dan perguruan tinggi.
- Revitalisasi sekolah dan madrasah.
- Pengembangan pendidikan vokasi.
- Peningkatan kualitas pembelajaran.
- Penguatan pendidikan anak usia dini.
- Berbagai program peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Besarnya alokasi tersebut menunjukkan adanya komitmen fiskal yang signifikan terhadap pendidikan.
Namun, besarnya anggaran tidak secara otomatis menjamin keberhasilan pendidikan.
Anggaran merupakan instrumen atau input pembangunan, sedangkan keberhasilan pendidikan harus dilihat dari hasil nyata yang diterima masyarakat.
Ukuran keberhasilan tersebut antara lain:
- Meningkatnya kemampuan membaca dan memahami bacaan.
- Meningkatnya kemampuan matematika dan numerasi.
- Meningkatnya kemampuan berpikir kritis.
- Meningkatnya kompetensi guru.
- Meningkatnya pemerataan mutu pendidikan.
- Meningkatnya keterampilan dan produktivitas lulusan.
- Meningkatnya kemampuan inovasi dan penguasaan teknologi.
Oleh sebab itu, evaluasi anggaran pendidikan harus bergerak dari sekadar mengukur besarnya penyerapan anggaran menuju pengukuran dampak terhadap kualitas pembelajaran.
Pertanyaan strategis yang perlu diajukan adalah:
Mengapa anggaran pendidikan yang sangat besar belum sepenuhnya menghasilkan kemampuan dasar peserta didik yang memadai?
Apakah persoalannya terletak pada distribusi anggaran, efektivitas program, kompetensi pendidik, metode pembelajaran, tata kelola, fasilitas pendidikan, atau ketimpangan sosial ekonomi?
Pertanyaan tersebut perlu dijawab melalui evaluasi berbasis data, bukan asumsi maupun tuduhan tanpa bukti.
IV. FAKTA DAN DATA KUALITAS PENDIDIKAN INDONESIA
1. Hasil PISA 2025: Tantangan Literasi, Numerasi, dan Sains
Salah satu referensi penting untuk mengukur kemampuan peserta didik adalah Programme for International Student Assessment (PISA) yang diselenggarakan oleh OECD.
PISA mengukur kemampuan peserta didik berusia 15 tahun dalam bidang membaca, matematika, dan sains.
Hasil PISA 2025 yang dirilis pada September 2026 memberikan gambaran penting mengenai kondisi pembelajaran Indonesia.
Data OECD menunjukkan:
A. Kemampuan membaca (Reading)
Hanya sekitar 27 persen peserta didik Indonesia mencapai minimal Level 2 dalam kemampuan membaca.
Rata-rata OECD mencapai 69 persen.
Kemampuan Level 2 mencakup kemampuan menemukan gagasan utama, memperoleh informasi dari teks, dan memahami tujuan serta bentuk suatu bacaan.
B. Kemampuan matematika (Mathematics)
Hanya sekitar 17 persen peserta didik Indonesia mencapai minimal Level 2.
Rata-rata OECD mencapai 65 persen.
Kemampuan ini mencakup pemahaman dan penerapan matematika untuk menyelesaikan persoalan sederhana dalam kehidupan sehari-hari.
C. Kemampuan sains (Science)
Sekitar 37 persen peserta didik Indonesia mencapai minimal Level 2.
Rata-rata OECD mencapai 74 persen.
Kemampuan ini mencakup pemahaman fenomena ilmiah dan penggunaan pengetahuan sains untuk menilai kesimpulan berdasarkan data.
Hasil tersebut menunjukkan bahwa kemampuan dasar peserta didik Indonesia masih tertinggal dari rata-rata negara OECD.
OECD juga mencatat bahwa secara umum hasil Indonesia pada 2025 relatif tidak berbeda signifikan dibandingkan 2022 dalam matematika, membaca, dan sains.
Selain itu, dibandingkan dengan hasil tahun 2015, proporsi peserta didik yang berada di bawah Level 2 meningkat 14 poin persentase dalam matematika, 18 poin persentase dalam membaca, dan 7 poin persentase dalam sains.
Data tersebut merupakan peringatan bahwa peningkatan kualitas pembelajaran harus menjadi prioritas utama pembangunan pendidikan nasional.
2. Persoalan Learning Poverty
Istilah Learning Poverty atau kemiskinan pembelajaran digunakan Bank Dunia untuk menggambarkan kondisi ketika anak pada akhir usia sekolah dasar belum mampu membaca dan memahami teks sederhana sesuai standar minimum.
Laporan Indonesia Learning Poverty Brief yang diterbitkan Bank Dunia pada April 2024 memperkirakan bahwa sekitar 53 persen anak Indonesia pada akhir usia sekolah dasar belum mencapai kemampuan membaca dengan pemahaman minimum.
Angka tersebut memperhitungkan anak yang tidak bersekolah.
Perlu dicatat bahwa estimasi tersebut menggunakan data penilaian kemampuan membaca sebelum pandemi COVID-19 sehingga tidak boleh dianggap sebagai pengukuran terbaru tahun 2026.
Namun, temuan itu tetap menjadi indikator penting mengenai persoalan fondasi pembelajaran di Indonesia.
Persoalan ini harus mendapatkan perhatian serius karena membaca bukan sekadar kemampuan mengenali huruf dan melafalkan kalimat.
Membaca merupakan fondasi untuk memahami ilmu pengetahuan, mempelajari teknologi, mengembangkan keterampilan, dan membangun kemampuan berpikir.
Anak yang kesulitan memahami bacaan akan menghadapi hambatan ketika mempelajari matematika, sains, sejarah, ekonomi, dan berbagai bidang ilmu lainnya.
3. Ketimpangan Sosial Ekonomi dan Kesempatan Belajar
Hasil PISA 2025 juga memperlihatkan hubungan antara latar belakang sosial ekonomi dan hasil pembelajaran.
OECD mencatat bahwa 47 persen peserta didik Indonesia yang mengikuti penilaian berada dalam kuartil terbawah skala sosial ekonomi internasional.
Dalam kemampuan sains, terdapat selisih 47 poin antara kelompok peserta didik dengan latar belakang sosial ekonomi lebih baik dan kelompok yang kurang beruntung di Indonesia.
Hal ini menunjukkan bahwa kondisi keluarga dan lingkungan sosial masih berkaitan dengan kesempatan belajar serta hasil pendidikan.
Anak dari keluarga yang memiliki akses buku, internet, lingkungan belajar yang mendukung, dan kemampuan ekonomi lebih baik dapat memiliki keuntungan dalam proses pembelajaran.
Sebaliknya, anak dari keluarga kurang mampu dapat menghadapi hambatan berupa keterbatasan fasilitas belajar, kebutuhan ekonomi keluarga, akses teknologi, dan dukungan pendidikan di rumah.
Karena itu, kebijakan pendidikan harus memastikan bahwa kualitas pendidikan tidak ditentukan oleh kemampuan ekonomi orang tua.
V. MENGAPA BESARNYA ANGGARAN BELUM OTOMATIS MENINGKATKAN KUALITAS PENDIDIKAN?
Persoalan kualitas pendidikan tidak dapat dijelaskan hanya dengan satu faktor.
Terdapat sejumlah tantangan struktural yang perlu dievaluasi.
1. Orientasi Anggaran Belum Sepenuhnya Berbasis Hasil Pembelajaran
Dalam pengelolaan anggaran pendidikan, perhatian sering kali lebih mudah diarahkan pada besarnya anggaran, jumlah program, pembangunan fisik, dan tingkat penyerapan dana.
Padahal, indikator yang paling penting adalah apakah peserta didik benar-benar mengalami peningkatan kemampuan belajar.
Pembangunan gedung sekolah penting, tetapi harus diikuti dengan peningkatan kualitas pengajaran.
Pengadaan perangkat teknologi penting, tetapi harus disertai kemampuan guru dan siswa untuk menggunakannya secara produktif.
Bantuan pendidikan penting, tetapi harus diikuti dengan evaluasi terhadap kualitas proses belajar.
Karena itu, diperlukan penguatan sistem evaluasi yang mengukur hubungan antara belanja pendidikan dan hasil pembelajaran.
2. Kualitas dan Pemerataan Kompetensi Guru
Guru merupakan salah satu faktor penting dalam menentukan kualitas pembelajaran.
Ketersediaan guru tidak selalu identik dengan pemerataan kualitas pengajaran.
Persoalan yang perlu diperhatikan meliputi:
- Distribusi guru antardaerah.
- Kesesuaian kompetensi guru dengan mata pelajaran.
- Kualitas pendidikan dan pelatihan guru.
- Kemampuan menerapkan metode pembelajaran yang efektif.
- Penguasaan teknologi pendidikan.
- Kesejahteraan dan kepastian karier tenaga pendidik.
- Beban administrasi yang dapat mengurangi waktu mengajar.
Peningkatan kualitas pendidikan harus menempatkan pengembangan kompetensi guru sebagai investasi utama.
Guru tidak cukup hanya dituntut menyelesaikan kurikulum, tetapi juga harus mampu memastikan peserta didik memahami materi yang diajarkan.
3. Ketimpangan Infrastruktur Pendidikan
Kualitas pendidikan juga dipengaruhi oleh fasilitas belajar.
Masih terdapat sekolah yang menghadapi keterbatasan ruang kelas, perpustakaan, laboratorium, sanitasi, perangkat teknologi, dan jaringan internet.
Ketimpangan fasilitas tersebut dapat memengaruhi kesempatan belajar.
Dalam laporan PISA 2025, sekitar 37 persen peserta didik Indonesia bersekolah di satuan pendidikan yang kepala sekolahnya melaporkan bahwa kekurangan bahan pembelajaran menghambat kegiatan belajar setidaknya pada tingkat tertentu.
Sekitar 39 persen peserta didik berada di sekolah yang kepala sekolahnya melaporkan keterbatasan infrastruktur fisik sebagai salah satu hambatan pembelajaran.
Data ini memperlihatkan bahwa pembangunan fasilitas pendidikan tetap menjadi agenda penting.
Namun, pemerataan fasilitas harus diikuti dengan pemeliharaan dan pemanfaatan yang efektif.
4. Metode Pembelajaran yang Belum Mendorong Berpikir Kritis
Pendidikan tidak boleh hanya berorientasi pada kemampuan menghafal.
Peserta didik harus dilatih untuk:
- Memahami persoalan.
- Mengolah informasi.
- Menganalisis data.
- Menguji kebenaran informasi.
- Mengembangkan argumentasi.
- Menyelesaikan masalah.
- Menghasilkan gagasan dan inovasi.
Dalam era informasi digital, kemampuan berpikir kritis menjadi semakin penting.
Masyarakat yang hanya menerima informasi tanpa kemampuan memeriksa kebenarannya akan lebih mudah terpengaruh oleh hoaks, propaganda, manipulasi informasi, dan berbagai bentuk penyesatan publik.
5. Kesenjangan antara Pendidikan dan Kebutuhan Dunia Kerja
Pendidikan juga harus mampu menyiapkan generasi muda menghadapi perubahan dunia kerja.
Perkembangan kecerdasan buatan, otomasi, ekonomi digital, industri manufaktur, energi, dan teknologi informasi telah mengubah kebutuhan keterampilan tenaga kerja.
Jika sistem pendidikan tidak mampu mengikuti perubahan tersebut, maka lulusan berpotensi mengalami kesulitan memasuki dunia kerja.
Pendidikan vokasi harus lebih terhubung dengan kebutuhan industri, dunia usaha, potensi daerah, dan perkembangan teknologi.
Pendidikan tinggi juga harus diperkuat dalam penelitian, inovasi, dan penciptaan teknologi yang memberikan manfaat bagi masyarakat.
6. Lemahnya Budaya Literasi di Lingkungan Keluarga dan Masyarakat
Pendidikan tidak hanya berlangsung di sekolah.
Keluarga dan lingkungan masyarakat memiliki pengaruh besar terhadap pembentukan kebiasaan belajar.
Anak yang tumbuh dalam lingkungan yang mendorong membaca, berdiskusi, bertanya, dan mengeksplorasi pengetahuan akan memperoleh pengalaman belajar yang lebih luas.
Sebaliknya, lingkungan yang kurang mendukung aktivitas literasi dapat menjadi hambatan bagi perkembangan kemampuan anak.
Karena itu, gerakan literasi harus menjadi gerakan sosial yang melibatkan sekolah, keluarga, perpustakaan, komunitas, organisasi masyarakat, dan pemerintah daerah.
VI. PENDIDIKAN SEBAGAI INSTRUMEN KETAHANAN NASIONAL
Ketahanan nasional tidak hanya berkaitan dengan kemampuan negara menghadapi ancaman militer.
Ketahanan nasional juga mencakup kemampuan bangsa menghadapi ancaman ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, teknologi, informasi, dan berbagai tantangan multidimensional.
Dalam konteks tersebut, pendidikan mempunyai posisi yang sangat strategis.
1. Pendidikan dan Ketahanan Ideologi
Pendidikan yang berkualitas harus membentuk masyarakat yang memahami Pancasila, konstitusi, sejarah perjuangan bangsa, persatuan nasional, dan nilai kebhinekaan.
Pengetahuan yang memadai membantu masyarakat memahami perbedaan, mengembangkan toleransi, serta tidak mudah terpengaruh oleh ideologi yang bertentangan dengan nilai dasar kehidupan berbangsa dan bernegara.
Ketahanan ideologi tidak cukup dibangun melalui hafalan simbol dan slogan.
Ketahanan ideologi harus tumbuh melalui pemahaman, kesadaran, keteladanan, dan praktik kehidupan sehari-hari.
2. Pendidikan dan Ketahanan Ekonomi
Kualitas pendidikan berhubungan dengan produktivitas tenaga kerja dan kemampuan menciptakan nilai tambah.
Bangsa yang mempunyai sumber daya manusia terampil dan menguasai teknologi akan mempunyai peluang lebih besar untuk mengembangkan industri, pertanian modern, ekonomi kreatif, UMKM, dan sektor produktif lainnya.
Sebaliknya, rendahnya kualitas pendidikan dapat membatasi kemampuan masyarakat untuk meningkatkan produktivitas dan memperoleh pekerjaan dengan penghasilan lebih baik.
Pendidikan harus menjadi jalan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi kesenjangan, dan memperkuat kemandirian ekonomi nasional.
3. Pendidikan dan Ketahanan Sosial Budaya
Pendidikan membentuk karakter, etika, tanggung jawab sosial, dan kemampuan hidup bersama.
Di tengah masyarakat yang memiliki beragam suku, agama, budaya, dan bahasa, pendidikan harus menjadi ruang pembentukan kesadaran kebangsaan.
Pendidikan juga harus mencegah berkembangnya perundungan, kekerasan, diskriminasi, intoleransi, dan perilaku sosial yang merusak persatuan.
Sekolah harus menjadi lingkungan yang aman, inklusif, dan menghargai martabat setiap peserta didik.
4. Pendidikan dan Ketahanan Informasi
Perkembangan teknologi digital membuat informasi dapat menyebar dalam hitungan detik.
Namun, tidak semua informasi yang beredar benar.
Rendahnya literasi digital dan kemampuan berpikir kritis dapat membuat masyarakat rentan terhadap:
- Berita bohong.
- Disinformasi.
- Manipulasi opini.
- Penipuan digital.
- Propaganda.
- Polarisasi sosial.
- Eksploitasi data pribadi.
Pendidikan harus membangun kemampuan masyarakat untuk membedakan fakta, opini, propaganda, dan informasi yang menyesatkan.
Literasi digital merupakan bagian dari pertahanan masyarakat dalam menghadapi ancaman nonmiliter.
5. Pendidikan dan Ketahanan Teknologi
Kemandirian bangsa pada masa depan sangat ditentukan oleh kemampuan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi.
Indonesia membutuhkan generasi yang mampu mengembangkan teknologi, bukan hanya menjadi pengguna produk teknologi dari negara lain.
Penguatan pendidikan sains, teknologi, rekayasa, matematika, riset, dan inovasi harus menjadi bagian dari strategi pembangunan nasional.
Penguasaan teknologi merupakan bagian dari kekuatan ekonomi sekaligus kekuatan strategis negara.

VII. PENDIDIKAN DAN BELA NEGARA: MEMBANGUN RAKYAT YANG CERDAS DAN BERDAYA
Bela Negara tidak boleh dipahami secara sempit hanya sebagai kegiatan pertahanan fisik, latihan kedisiplinan, atau simbol patriotisme.
Bela Negara juga merupakan kesadaran kolektif untuk menjaga keberlangsungan bangsa melalui kontribusi nyata dalam kehidupan masyarakat.
Dalam konteks pendidikan, Bela Negara berarti ikut memperjuangkan terciptanya generasi Indonesia yang:
- Cerdas dan memiliki kemampuan berpikir kritis.
- Memiliki karakter dan integritas.
- Menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Memiliki keterampilan dan produktivitas.
- Memahami Pancasila dan konstitusi.
- Menghargai keberagaman dan persatuan.
- Mampu menangkal hoaks dan propaganda.
- Memiliki semangat gotong royong.
- Mandiri dan mampu menghadapi persaingan global.
- Bertanggung jawab terhadap masa depan bangsa.
Pendidikan yang mencerdaskan rakyat merupakan salah satu bentuk penguatan ketahanan nasional.
Masyarakat yang berpengetahuan akan lebih mampu memahami hak dan kewajiban, berpartisipasi dalam pembangunan, mengawasi kebijakan publik secara rasional, serta melindungi kepentingan nasional.
Karena itu, perjuangan meningkatkan kualitas pendidikan harus dipandang sebagai bagian dari pengabdian kepada bangsa dan negara.
Ada satu prinsip yang harus menjadi perhatian:
Bela Negara bukan hanya menjaga wilayah negara, tetapi juga memastikan rakyat memiliki kecerdasan, pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan berpikir kritis untuk mempertahankan masa depan bangsa.
VIII. TANTANGAN GEOPOLITIK GLOBAL DAN MASA DEPAN GENERASI INDONESIA
Dunia sedang mengalami perubahan besar.
Persaingan antarnegara tidak lagi hanya ditentukan oleh kekuatan militer dan penguasaan wilayah, tetapi juga oleh kemampuan menguasai teknologi, data, kecerdasan buatan, energi, industri, pangan, dan sumber daya manusia.
Negara yang mampu menghasilkan inovasi dan menguasai teknologi strategis memiliki posisi lebih kuat dalam persaingan global.
Indonesia mempunyai potensi besar melalui jumlah penduduk, kekayaan alam, posisi geografis, dan sumber daya generasi mudanya.
Namun, potensi tersebut tidak otomatis menjadi kekuatan apabila tidak diimbangi kualitas pendidikan.
Beberapa tantangan strategis yang perlu diantisipasi adalah:
1. Revolusi Kecerdasan Buatan
Kecerdasan buatan mengubah cara manusia bekerja, belajar, berkomunikasi, dan menghasilkan produk.
Generasi muda harus memiliki kemampuan menggunakan teknologi secara produktif, etis, dan bertanggung jawab.
2. Persaingan Sumber Daya Manusia
Negara-negara dengan kualitas pendidikan dan keterampilan lebih tinggi memiliki peluang lebih besar untuk menguasai sektor industri dan ekonomi bernilai tambah tinggi.
3. Ketergantungan Teknologi
Ketergantungan pada teknologi luar negeri dapat menjadi tantangan bagi kemandirian nasional jika tidak disertai pengembangan kapasitas teknologi dalam negeri.
4. Perang Informasi dan Manipulasi Digital
Masyarakat yang memiliki literasi rendah lebih rentan terhadap penyebaran informasi palsu, propaganda, dan manipulasi opini.
5. Perubahan Struktur Dunia Kerja
Otomasi dan transformasi digital dapat mengubah jenis pekerjaan yang tersedia. Pendidikan harus mampu mempersiapkan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan masa depan.
6. Persaingan Penguasaan Ilmu Pengetahuan
Riset, inovasi, dan pengembangan teknologi menjadi faktor penting dalam menentukan kekuatan ekonomi dan posisi strategis suatu negara.
Oleh karena itu, pendidikan Indonesia harus diarahkan untuk membangun generasi yang tidak hanya siap bekerja, tetapi juga mampu menciptakan lapangan kerja, mengembangkan teknologi, dan menghasilkan inovasi.
IX. ARAH REKOMENDASI STRATEGIS PEMBENAHAN PENDIDIKAN NASIONAL
Untuk menjawab persoalan tersebut, diperlukan pembenahan yang menyeluruh dan berkelanjutan.
1. Mengubah Orientasi Evaluasi Anggaran Pendidikan
Pemerintah perlu memperkuat pengukuran dampak anggaran terhadap hasil belajar.
Evaluasi tidak boleh berhenti pada jumlah dana yang terserap, tetapi harus mengukur peningkatan kemampuan membaca, numerasi, sains, keterampilan, dan kualitas lulusan.
2. Memprioritaskan Penguatan Literasi dan Numerasi Dasar
Kemampuan membaca, memahami informasi, dan berhitung harus menjadi fondasi utama pendidikan.
Program penguatan literasi dan numerasi harus dilaksanakan secara konsisten sejak pendidikan anak usia dini hingga sekolah dasar dan menengah.
3. Memperkuat Kualitas dan Kesejahteraan Guru
Guru harus memperoleh pengembangan kompetensi berkelanjutan, pelatihan yang relevan, kesejahteraan yang layak, dan dukungan profesional.
Pengurangan beban administrasi yang tidak produktif juga perlu menjadi perhatian agar guru dapat lebih fokus pada pembelajaran.
4. Memeratakan Kualitas Infrastruktur Pendidikan
Pemerintah harus memastikan bahwa sekolah di wilayah perkotaan, pedesaan, pesisir, dan daerah terpencil mempunyai fasilitas belajar yang layak.
Prioritas harus diberikan kepada sekolah yang memiliki kebutuhan paling mendesak.
5. Memperkuat Pendidikan Karakter dan Kebangsaan
Pendidikan harus membangun karakter, integritas, kedisiplinan, kepedulian sosial, toleransi, cinta tanah air, dan tanggung jawab kebangsaan.
Pendidikan Pancasila dan Bela Negara harus diwujudkan dalam perilaku nyata, bukan sekadar hafalan.
6. Mendorong Pendidikan Berbasis Keterampilan dan Potensi Daerah
Kurikulum dan pendidikan vokasi harus terhubung dengan kebutuhan dunia kerja serta potensi ekonomi lokal.
Daerah yang memiliki potensi pertanian, perikanan, industri, pariwisata, dan ekonomi kreatif harus mampu mengembangkan pendidikan yang mendukung sektor-sektor tersebut.
7. Memperkuat Literasi Digital dan Kecerdasan Buatan
Peserta didik harus memiliki kemampuan menggunakan teknologi untuk belajar, berinovasi, melakukan riset, dan menyelesaikan masalah.
Selain itu, mereka harus memahami etika digital, keamanan informasi, perlindungan data, serta risiko penyalahgunaan teknologi.
8. Meningkatkan Transparansi dan Pengawasan Anggaran
Pengelolaan anggaran pendidikan harus transparan, akuntabel, dan dapat diawasi masyarakat.
Setiap program harus memiliki indikator keberhasilan yang jelas dan dapat dievaluasi secara berkala.
9. Memperkuat Kolaborasi Sekolah, Keluarga, dan Masyarakat
Pendidikan tidak dapat diserahkan sepenuhnya kepada sekolah.
Keluarga, organisasi masyarakat, komunitas literasi, dunia usaha, dan pemerintah daerah harus menjadi bagian dari ekosistem pendidikan.
10. Membangun Sistem Evaluasi Pendidikan yang Berkelanjutan
Pemerintah perlu menggunakan data yang akurat untuk mengidentifikasi kelemahan pembelajaran, menentukan intervensi, mengukur perkembangan, dan memperbaiki kebijakan.
Evaluasi harus dilakukan secara berkala agar kebijakan pendidikan tidak hanya berubah mengikuti pergantian program, tetapi benar-benar menghasilkan peningkatan kualitas.
X. AGENDA GERAKAN FKBN DALAM PENGUATAN PENDIDIKAN DAN KETAHANAN NASIONAL
Sebagai organisasi yang memiliki perhatian terhadap kesadaran kebangsaan dan Bela Negara, Forum Kader Bela Negara dapat mengambil peran sosial dalam mendukung peningkatan kualitas pendidikan.
FKBN tidak menggantikan fungsi pemerintah, sekolah, maupun lembaga pendidikan. Namun, FKBN dapat menjadi mitra masyarakat dalam membangun kesadaran bahwa pendidikan merupakan bagian dari kepentingan nasional.
Beberapa agenda yang dapat dikembangkan FKBN Bakorda Kabupaten Lamongan antara lain:
1. Gerakan Literasi Bela Negara
Mengembangkan kegiatan membaca, diskusi kebangsaan, dan edukasi pengetahuan bagi pelajar serta masyarakat.
2. Edukasi Berpikir Kritis dan Literasi Digital
Memberikan pemahaman tentang cara memeriksa informasi, mengenali hoaks, memahami propaganda, dan menggunakan teknologi secara bertanggung jawab.
3. Kampanye Pendidikan sebagai Kunci Kebangkitan Bangsa
Membangun kesadaran masyarakat bahwa pendidikan bukan sekadar urusan memperoleh ijazah, tetapi proses membangun kemampuan dan masa depan bangsa.
4. Gerakan Sekolah Ramah Anak dan Anti-Perundungan
Mendorong terciptanya lingkungan pendidikan yang aman, bebas kekerasan, menghargai perbedaan, dan melindungi hak anak.
5. Diskusi Kebangsaan dan Pendidikan
Menyelenggarakan forum diskusi bersama guru, akademisi, pelajar, mahasiswa, orang tua, dan tokoh masyarakat mengenai persoalan pendidikan.
6. Penguatan Pendidikan Karakter dan Kesadaran Bela Negara
Mendorong pemahaman Pancasila, persatuan, gotong royong, tanggung jawab, integritas, dan kepedulian sosial.
7. Kolaborasi dengan Sekolah dan Komunitas Pendidikan
Membangun kemitraan dalam kegiatan edukasi, literasi, pelatihan, dan pengembangan keterampilan sesuai kapasitas serta kebutuhan masyarakat.
8. Pengawasan Sosial Berbasis Data
Mendorong masyarakat untuk ikut mengawasi pelayanan pendidikan, pemerataan fasilitas, transparansi anggaran, dan kualitas pembelajaran melalui cara-cara yang konstruktif dan sesuai hukum.
XI. AGENDA STRATEGIS KHUSUS KABUPATEN LAMONGAN
Kabupaten Lamongan mempunyai potensi sumber daya manusia dan ekonomi yang besar.
Sektor pertanian, perikanan, perdagangan, industri, pendidikan, dan pariwisata merupakan bagian penting dari kehidupan masyarakat Lamongan.
Karena itu, peningkatan kualitas pendidikan perlu dihubungkan dengan potensi dan kebutuhan daerah.
Beberapa agenda yang dapat menjadi bahan pemikiran bersama:
1. Penguatan Literasi Anak dan Pelajar
Mendorong gerakan membaca dan memahami bacaan di sekolah, keluarga, perpustakaan, dan lingkungan masyarakat.
2. Pendidikan yang Terhubung dengan Potensi Pertanian dan Perikanan
Mendorong pendidikan keterampilan yang relevan dengan modernisasi pertanian, perikanan, pengolahan hasil produksi, kewirausahaan, dan teknologi pangan.
3. Penguatan Keterampilan Digital Generasi Muda
Mendorong pelatihan teknologi informasi, pemasaran digital, pengembangan konten kreatif, dan kewirausahaan berbasis teknologi.
4. Pencegahan Perundungan dan Kekerasan terhadap Anak
Membangun kesadaran bahwa perlindungan anak merupakan bagian dari pembangunan manusia dan ketahanan sosial.
5. Penguatan Karakter Kebangsaan
Mendorong pendidikan Pancasila, sejarah bangsa, persatuan, toleransi, dan gotong royong melalui kegiatan edukatif.
6. Mendorong Pemerataan Kualitas Pendidikan
Mendorong perhatian terhadap sekolah-sekolah yang membutuhkan peningkatan sarana, prasarana, kualitas pengajaran, dan akses teknologi.
7. Membangun Kemitraan Pendidikan
Mengembangkan kolaborasi antara FKBN, sekolah, pemerintah daerah, perguruan tinggi, komunitas, dan dunia usaha untuk mendukung kegiatan pendidikan masyarakat.
XII. INDIKATOR KEBERHASILAN PEMBENAHAN PENDIDIKAN
Keberhasilan pembenahan pendidikan perlu diukur melalui indikator yang konkret.
Beberapa indikator yang dapat digunakan antara lain:
- Meningkatnya kemampuan membaca dan memahami bacaan.
- Meningkatnya kemampuan numerasi peserta didik.
- Meningkatnya kompetensi guru.
- Menurunnya kesenjangan kualitas pendidikan antardaerah.
- Meningkatnya akses terhadap fasilitas pendidikan.
- Meningkatnya kemampuan literasi digital.
- Meningkatnya keterampilan dan kesiapan kerja lulusan.
- Meningkatnya jumlah inovasi dan karya peserta didik.
- Menurunnya kasus perundungan dan kekerasan di lingkungan pendidikan.
- Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas anggaran pendidikan.
- Meningkatnya partisipasi keluarga dan masyarakat dalam pendidikan.
- Meningkatnya kontribusi pendidikan terhadap produktivitas ekonomi dan kemandirian bangsa.
Indikator tersebut perlu disesuaikan dengan jenjang pendidikan, kondisi daerah, dan ketersediaan data.

XIII. PERTANYAAN KRITIS UNTUK DISKUSI KEBANGSAAN
Kajian ini perlu membuka ruang diskusi yang objektif dan konstruktif.
Beberapa pertanyaan strategis yang patut diajukan:
- Apakah anggaran pendidikan yang sangat besar telah menghasilkan peningkatan kualitas pembelajaran yang sebanding?
- Apakah kebijakan pendidikan selama ini lebih banyak berorientasi pada administrasi dan program atau pada peningkatan kemampuan peserta didik?
- Bagaimana memastikan bahwa setiap anak Indonesia benar-benar mampu membaca, memahami informasi, dan berhitung?
- Apakah distribusi guru dan fasilitas pendidikan sudah adil bagi seluruh wilayah?
- Bagaimana meningkatkan kompetensi guru tanpa menambah beban administratif yang tidak produktif?
- Apakah pendidikan telah mempersiapkan generasi muda menghadapi kecerdasan buatan dan perubahan geopolitik global?
- Bagaimana memastikan pendidikan menjadi jalan keluar dari kemiskinan dan bukan justru memperpanjang ketimpangan sosial?
- Bagaimana membangun generasi yang tidak hanya memiliki ijazah, tetapi juga keterampilan, karakter, dan daya saing?
- Bagaimana memastikan penggunaan anggaran pendidikan dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat?
- Apa kontribusi nyata masyarakat dan organisasi kebangsaan dalam memperkuat pendidikan nasional?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut harus menjadi bahan evaluasi bersama, bukan sekadar kritik terhadap satu lembaga atau pemerintahan tertentu.
XIV. KESIMPULAN STRATEGIS
Pendidikan merupakan fondasi pembangunan manusia sekaligus instrumen penting dalam memperkuat ketahanan nasional.
Besarnya anggaran pendidikan merupakan bentuk komitmen negara terhadap amanat konstitusi. Namun, besarnya anggaran harus diikuti dengan efektivitas penggunaan dana, pemerataan akses, peningkatan kompetensi guru, kualitas pembelajaran, dan hasil nyata bagi peserta didik.
Hasil PISA 2025 memperlihatkan bahwa Indonesia masih menghadapi tantangan serius dalam kemampuan membaca, matematika, dan sains. Persoalan ini tidak boleh dipandang sebagai sekadar masalah sekolah, tetapi sebagai tantangan pembangunan nasional yang membutuhkan perhatian jangka panjang.
Rendahnya kemampuan dasar dapat memengaruhi produktivitas, daya saing ekonomi, kemampuan inovasi, literasi informasi, dan kemandirian teknologi.
Dalam perspektif ketahanan nasional, pendidikan merupakan investasi strategis untuk membangun masyarakat yang cerdas, mandiri, berkarakter, dan mampu menghadapi berbagai ancaman serta tantangan global.
Tidak cukup bagi Indonesia untuk mempunyai sumber daya alam yang melimpah apabila sumber daya manusianya tidak memiliki kemampuan untuk mengelola dan mengembangkannya.
Tidak cukup bagi Indonesia memiliki anggaran pendidikan yang besar apabila hasil pembelajaran belum memberikan kemampuan dasar yang memadai bagi seluruh anak bangsa.
Tidak cukup bagi generasi muda memperoleh ijazah apabila mereka belum memiliki keterampilan, integritas, kemampuan berpikir kritis, dan daya saing.
Oleh sebab itu, pembenahan pendidikan harus menjadi agenda strategis nasional yang dilaksanakan secara konsisten, terukur, transparan, dan berkelanjutan.
Pendidikan harus menjadi sarana pembebasan masyarakat dari kebodohan, kemiskinan, ketergantungan, dan ketidakberdayaan.
Pendidikan harus melahirkan generasi yang tidak mudah dimanipulasi, mampu menguasai teknologi, berani berinovasi, menghargai perbedaan, serta memiliki kesadaran untuk menjaga kepentingan bangsa.
Bagi Forum Kader Bela Negara, memperjuangkan kesadaran tentang pentingnya pendidikan merupakan bagian dari penguatan Bela Negara.
Sebab, kekuatan bangsa tidak hanya ditentukan oleh kemampuan mempertahankan wilayah, tetapi juga oleh kemampuan mencerdaskan rakyat dan membangun masa depan generasi penerusnya.
Bangsa yang cerdas akan lebih kuat menghadapi tantangan. Bangsa yang menguasai ilmu pengetahuan akan lebih mandiri menentukan masa depannya. Bangsa yang memiliki pendidikan berkualitas akan mempunyai fondasi lebih kokoh dalam mempertahankan kedaulatan dan ketahanan nasional.
XV. PENEGASAN SIKAP FKBN
Forum Kader Bela Negara (FKBN) memandang bahwa pendidikan harus ditempatkan sebagai prioritas strategis dalam pembangunan nasional.
FKBN mendorong agar setiap kebijakan dan anggaran pendidikan benar-benar berorientasi pada peningkatan kualitas manusia Indonesia.
Pemerintah, lembaga pendidikan, keluarga, dan masyarakat harus mengambil tanggung jawab bersama dalam memastikan setiap anak memperoleh pendidikan yang bermutu, lingkungan belajar yang aman, serta kesempatan untuk mengembangkan potensi dirinya.
Kritik terhadap pendidikan harus disampaikan berdasarkan data dan fakta, dengan tujuan memperbaiki kebijakan serta memperkuat kepentingan nasional.
Pendidikan yang berkualitas bukan hanya kebutuhan peserta didik, melainkan kebutuhan seluruh bangsa.
MENCERDASKAN KEHIDUPAN BANGSA ADALAH BAGIAN DARI BELA NEGARA.
PENDIDIKAN KUAT, RAKYAT CERDAS, BANGSA BERDAULAT. SALAM BELA NEGARA!
FORUM KADER BELA NEGARA (FKBN)
BAKORDA KABUPATEN LAMONGAN
REFERENSI DAN SUMBER DATA
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 31.
- OECD, PISA 2025 Results – Indonesia Country Note, 2026.
- OECD, PISA 2022 Results – Indonesia Country Note, 2023.
- World Bank, Indonesia Learning Poverty Brief, April 2024.
- Pemerintah Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang APBN Tahun Anggaran 2026.
- Pemerintah Republik Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 118 Tahun 2025 tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2026.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia, publikasi kebijakan dan prioritas APBN 2026.
Catatan metodologis: Data PISA 2025 merupakan hasil penilaian peserta didik usia 15 tahun, bukan pengukuran seluruh jenjang pendidikan. Data Learning Poverty Bank Dunia tahun 2024 menggunakan data kemampuan membaca sebelum pandemi dan merupakan estimasi yang berbeda metodologinya dari PISA. Angka anggaran merupakan alokasi APBN, bukan realisasi belanja maupun ukuran langsung keberhasilan pembelajaran. Kajian ini merupakan analisis strategis dan rekomendasi kebijakan, bukan audit penggunaan anggaran atau penetapan adanya kesengajaan untuk menurunkan kualitas pendidikan. (*)
