Kesadaran Bela Negara dalam Perspektif Ketatanegaraan Indonesia.
FKBN Lamongan – Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, hubungan antara negara, pemerintah, dan rakyat tidak dapat dipisahkan. Ketiganya membentuk satu kesatuan yang saling menopang dalam menjaga kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keberlangsungan kehidupan berbangsa. Dalam konteks ini, kesadaran Bela Negara menjadi elemen strategis yang memperkuat fondasi tersebut.
Negara Indonesia berdiri di atas prinsip kedaulatan rakyat dan negara hukum sebagaimana diatur dalam UUD 1945. Nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila menjadi pedoman dalam penyelenggaraan kekuasaan negara. Dengan demikian, setiap kebijakan dan tindakan pemerintah harus mencerminkan kepentingan rakyat serta menjunjung tinggi hukum.
Dalam kerangka tersebut, Bela Negara bukan sekadar konsep normatif, melainkan kewajiban konstitusional setiap warga negara. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 30 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Artinya, Bela Negara adalah tanggung jawab kolektif yang melekat pada setiap individu sebagai bagian dari bangsa.
Secara ketatanegaraan, negara berperan sebagai pembuat aturan dan penyedia sistem yang memungkinkan terlaksananya Bela Negara. Negara menetapkan kebijakan pertahanan, pendidikan kewarganegaraan, serta strategi ketahanan nasional. Sementara itu, pemerintah sebagai pelaksana kekuasaan negara memiliki tugas untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut melalui program-program konkret, baik di bidang pertahanan, keamanan, maupun pembinaan ideologi bangsa.
Di sisi lain, rakyat merupakan subjek utama dalam Bela Negara. Dalam sistem demokrasi, rakyat bukan hanya objek kebijakan, tetapi pemilik kedaulatan yang menentukan arah pemerintahan. Oleh karena itu, kesadaran Bela Negara harus tercermin dalam perilaku sehari-hari, seperti menaati hukum, menjaga persatuan, aktif dalam pembangunan, serta menangkal berbagai ancaman non-militer seperti disinformasi, radikalisme, dan konflik sosial.
Dalam era modern, ancaman terhadap negara tidak selalu berbentuk fisik atau militer. Justru, tantangan terbesar seringkali datang dari dalam, seperti rendahnya kesadaran hukum, melemahnya nilai kebangsaan, serta meningkatnya polarisasi sosial. Dalam kondisi ini, Bela Negara harus dimaknai secara luas sebagai upaya menjaga stabilitas nasional melalui penguatan kesadaran kolektif masyarakat.
Kesadaran Bela Negara juga berfungsi sebagai penguat sistem demokrasi. Partisipasi aktif masyarakat dalam kehidupan politik, pengawasan terhadap jalannya pemerintahan, serta kepedulian terhadap kepentingan umum merupakan bentuk nyata dari Bela Negara. Tanpa itu, demokrasi berpotensi melemah dan kehilangan legitimasi.
Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kesadaran Bela Negara merupakan jembatan yang menghubungkan negara, pemerintah, dan rakyat dalam satu sistem ketatanegaraan yang utuh. Negara menyediakan kerangka hukum, pemerintah menjalankan kebijakan, dan rakyat menjadi penggerak utama dalam menjaga keberlangsungan bangsa.
Penguatan kesadaran Bela Negara bukan hanya tugas pemerintah, tetapi menjadi tanggung jawab bersama seluruh elemen bangsa. Dengan kesadaran yang kuat, Indonesia tidak hanya mampu bertahan dari berbagai ancaman, tetapi juga berkembang sebagai negara yang berdaulat, adil, dan sejahtera. (Red)